Sri Mulyani Ajak Orang Kaya Ikut Bantu Rakyat Miskin, Pemerintah Gelontorkan Rp508 T Perlindungan Sosial
Berita24jam - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak masyarakat berpenghasilan tinggi untuk berperan aktif membantu masyarakat kurang mampu. Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Virtual bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Selasa (2/9), di tengah paparan kebijakan perlindungan sosial (perlinsos) pemerintah yang mencapai Rp508,2 triliun.
Menurut Sri Mulyani, anggaran tersebut difokuskan untuk membangun jaring pengaman sosial dan mendukung masyarakat di berbagai lapisan, mulai dari ibu hamil, anak-anak, hingga lansia. Ia menegaskan peran masyarakat mampu diperlukan untuk menciptakan ekonomi berasaskan kekeluargaan, di mana warga yang berkecukupan ikut membantu mereka yang membutuhkan.
“Kalau kita menganggap bangsa ini keluarga besar, maka mereka yang belum mampu harus mendapatkan intervensi APBN. Namun, mereka yang mampu diharapkan turut membantu dan tetap patuh membayar pajak,” ujarnya.
Fokus Program Perlindungan Sosial
Sri Mulyani merinci sejumlah program bantuan sosial yang berjalan maupun direncanakan:
Kesehatan Ibu dan Anak: Pemerintah memastikan dukungan untuk ibu hamil, termasuk pemenuhan gizi.
Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan bantuan kepada keluarga miskin dengan anak balita, pelajar SD, SMP, hingga SMA, disertai Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,5 triliun.
Sekolah Rakyat: Anggaran Rp4,9 triliun untuk meningkatkan akses pendidikan.
Makan Bergizi Gratis (MBG): Program senilai Rp335 triliun yang akan dimulai 2026 untuk memperbaiki gizi anak-anak.
Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah): Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Dukungan Usia Produktif: Termasuk jaminan kehilangan pekerjaan, subsidi kredit usaha rakyat (KUR), bantuan perumahan, dan subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Lansia: PKH khusus lansia, bantuan gizi, hingga Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) untuk pemakaman.
Dengan program tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh.
Ajak Wajib Pajak Tetap Patuh
Selain menyoroti perlindungan sosial, Sri Mulyani menegaskan pentingnya kontribusi wajib pajak. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun pada 2026, atau naik 13,5 persen secara tahunan. Meski beban pembiayaan negara tinggi, ia menegaskan tidak ada rencana memberlakukan pajak baru tahun depan.
“Bagi yang mampu, tetaplah membayar pajak dengan mudah dan patuh. Sementara masyarakat yang tidak mampu akan dibantu secara maksimal,” katanya.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Sri Mulyani menilai gotong royong antara pemerintah dan warga mampu akan memperkuat ketahanan sosial. Dengan APBN yang menopang berbagai program perlindungan, partisipasi sukarela dan kepatuhan pajak diharapkan menjadi fondasi kesejahteraan bangsa.
