9 Orang Terpapar Cs-137, Pemerintah Tetapkan Kejadian Khusus Radiasi di Serang
Jakarta – Kasus paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) kembali menjadi sorotan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) mendeteksi unsur tersebut pada produk udang beku dan cengkih asal Indonesia. Produk yang dikirim oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan PT Natural Java Spice itu langsung ditolak masuk ke AS.
Meski tidak ditemukan bukti langsung bahwa produk yang beredar di pasar terkontaminasi radionuklida, FDA tetap memerintahkan penarikan barang dari ritel serta melarang konsumsi udang beku dari perusahaan terkait.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, sebagai Kejadian Khusus Cemaran Radiasi Cs-137. Seluruh aktivitas di area itu kini berada di bawah kendali satuan tugas khusus.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut langkah ini diambil untuk memastikan penanganan radiasi berjalan menyeluruh, terukur, dan aman bagi kesehatan publik maupun lingkungan. Sejak 1 Oktober, kawasan tersebut dijaga ketat dengan sistem Radiation Portal Monitoring (RPM). Pada masa transisi, pemeriksaan manual dilakukan menggunakan peralatan deteksi dari Gegana Polri, BAPETEN, dan BRIN.
“Setiap orang maupun barang yang keluar dari kawasan wajib dipastikan bebas paparan Cs-137. Jika terdeteksi, dekontaminasi harus dilakukan sebelum diizinkan keluar,” tegas Hanif.
Menurut Hanif, sumber cemaran berasal dari slag hasil peleburan logam yang mengandung Cs-137 dan ditimbun di beberapa titik. Menyadari potensi bahaya, KLH segera berkoordinasi dengan BAPETEN, BRIN, serta Korps Brimob Polri. Delapan titik yang teridentifikasi kemudian diamankan dengan garis pengaman, sebelum dilakukan proses dekontaminasi oleh tim khusus.
Dari hasil investigasi awal, tercatat 9 orang terpapar radiasi akibat aktivitas di kawasan tersebut. Sementara itu, otoritas masih melakukan pemantauan di 10 lokasi berbeda untuk memastikan tidak ada penyebaran lebih luas.
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran karena menyangkut keamanan produk ekspor strategis Indonesia. Pemerintah menegaskan penanganan akan dilakukan secara transparan agar kepercayaan mitra dagang internasional tetap terjaga, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan terdampak.
