Respons Kapolri Soal Desakan Mundur Dinilai Arogan, Publik Geram
JAKARTA – Berita24jam - Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan publik setelah komentarnya mengenai desakan mundur pascatragedi Kwitang dinilai arogan dan gagal meredam ketegangan nasional. Lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil sebelumnya menuntut pertanggungjawaban Kapolri atas tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
Pernyataan Listyo disampaikan setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Sabtu (30/8/2025), di tengah gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah. “Terkait isu Kapolri, itu hak prerogatif Presiden. Kita prajurit, kapan saja siap,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara News. Komentar tersebut dianggap publik sebagai bentuk sikap defensif dan kurang empati terhadap kemarahan masyarakat.
Kritik dari Pengamat Komunikasi
Suswinda Ningsih, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara, menyebut pernyataan Listyo sebagai kegagalan komunikasi krisis. Dalam artikelnya di sumbersatu.com, ia menilai pemerintah kerap menggunakan “bahasa kekuasaan” yang justru memperuncing konflik. “Aparat berbicara defensif, DPR berbicara teknis, dan Presiden terlalu lama diam. Akibatnya, rakyat memilih bicara di jalan,” tulisnya.
Menurut Suswinda, komunikasi pejabat publik seharusnya mampu meredakan situasi, bukan memperburuknya. Ia menegaskan bahwa empati adalah kunci menjaga legitimasi negara. “Legitimasi tidak runtuh hanya karena satu tragedi, tetapi karena kesalahan dalam berkomunikasi,” ujarnya.
Gelombang Demonstrasi Meluas
Tragedi Kwitang memicu unjuk rasa besar di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, dan Makassar. Aksi yang berlangsung sejak 28 Agustus hingga 1 September 2025 itu berujung bentrokan, pembakaran fasilitas umum, dan penangkapan besar-besaran. Komnas HAM mencatat sedikitnya sepuluh korban jiwa serta ratusan orang ditahan, sambil menuding aparat melakukan tindakan berlebihan.
Situasi yang memanas ini memperkuat tuntutan agar Kapolri mundur. Namun hingga awal September, belum ada sinyal dari pemerintah untuk melakukan pergantian pucuk pimpinan Polri.
Dorongan Dialog, Bukan Represi
Suswinda menilai penanganan krisis tidak bisa mengandalkan kekuatan aparat semata. “Menambah pasukan atau membatasi media sosial hanya akan menambah ketegangan,” tegasnya. Ia mendorong negara untuk membuka ruang dialog dan mengakui kesalahan agar dapat meredakan amarah publik.
Menurutnya, komunikasi krisis yang buruk berpotensi memutus kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. “Bahasa yang arogan dan defensif akan semakin menjauhkan masyarakat dari pemimpinnya,” ujarnya.
Krisis Kepercayaan
Kasus Kwitang menjadi simbol krisis kepercayaan terhadap institusi keamanan. Kritik terhadap kepolisian sebelumnya juga mencuat dalam berbagai kasus kekerasan aparat. Dengan sorotan publik yang terus meningkat, para pengamat menilai pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk meredakan situasi, mulai dari evaluasi internal hingga transparansi dalam penegakan hukum.
Gelombang desakan dari masyarakat sipil kini menuntut keadilan bagi korban dan perubahan pola komunikasi pemerintah. Respons Kapolri yang dianggap arogan memperkuat persepsi publik bahwa negara belum sepenuhnya mendengar suara rakyat.
