Inflasi Beras Menurun, Tapi 214 Daerah Masih Rasakan Lonjakan Harga
Jakarta – Berita24jam - Kenaikan harga beras masih menghantui sebagian besar wilayah Indonesia. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga pekan keempat Agustus 2025, ada 214 kabupaten/kota yang melaporkan kenaikan harga beras. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang mencatat 200 daerah mengalami kondisi serupa.
Meski demikian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa tekanan inflasi beras secara nasional justru mulai mereda. Inflasi bulanan komoditas ini tercatat sebesar 0,73%, lebih rendah dibandingkan dengan Juli 2025. “Artinya, meskipun masih ada kenaikan harga di banyak daerah, tekanan inflasi beras sudah relatif menurun,” jelas Amalia dalam rapat pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Kenaikan Harga di Berbagai Zona
Dalam paparannya, BPS merinci bahwa harga beras kualitas medium di zona 1 naik 1,05% dibandingkan bulan lalu. Harga rata-rata mencapai Rp 13.998 per kilogram, sedikit di atas posisi Juli sebesar Rp 13.853 per kilogram. Padahal, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium sebesar Rp 13.500 per kilogram.
Sementara itu, harga beras premium juga menunjukkan tren serupa. Rata-rata harga nasional naik 0,80% menjadi Rp 15.432 per kilogram, dari sebelumnya Rp 15.310 per kilogram. Lagi-lagi, harga tersebut berada di atas HET yang ditetapkan, yaitu Rp 14.900 per kilogram.
Langkah Pemerintah Menekan Harga
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya tindak lanjut cepat atas temuan BPS. Menurutnya, data 214 daerah yang masih mencatat kenaikan harga beras segera diserahkan kepada Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Perum Bulog. Harapannya, daerah-daerah tersebut bisa segera mendapatkan suplai beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kita akan fokus di 214 daerah itu. Data dari BPS akan segera dibagikan kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Pertanian untuk dilakukan gerakan bersama,” ujar Tito. Ia menambahkan, selain daerah yang harga berasnya naik, jumlah wilayah yang justru mengalami penurunan harga juga meningkat, dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota. Menurut Tito, hal ini menjadi tanda bahwa intervensi pemerintah mulai memberikan dampak positif meskipun belum merata.
Penyaluran Beras SPHP
Sebagai informasi, SPHP merupakan skema intervensi pemerintah dengan mendistribusikan beras ke pasar agar harga lebih terkendali. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP.
Hingga awal September, Perum Bulog melaporkan telah menyalurkan 307.999 ton, atau sekitar 20,53% dari target 1,5 juta ton yang ditetapkan untuk tahun 2025. Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari, menyebut pihaknya terus meningkatkan distribusi harian.
“Realisasi tertinggi terjadi pada Sabtu lalu, mencapai hampir 10 ribu ton dalam satu hari. Rata-rata penyaluran saat ini sekitar 5.000–6.000 ton per hari. Ke depan, kami menargetkan distribusi bisa stabil di angka 7.000 ton per hari,” kata Epi.
Tantangan di Lapangan
Kendati inflasi nasional beras melandai, persoalan disparitas harga di lapangan masih menjadi tantangan. Fakta bahwa harga beras di banyak daerah melampaui HET menunjukkan adanya masalah distribusi maupun keterbatasan pasokan lokal. Apalagi, beras medium yang seharusnya lebih terjangkau justru banyak dijual di atas harga acuan.
Pengamat menilai, efektivitas program SPHP sangat bergantung pada kecepatan distribusi dan ketepatan sasaran. Jika pasokan Bulog bisa segera masuk ke 214 daerah yang mencatat kenaikan harga, lonjakan harga di tingkat pedagang dan konsumen diharapkan dapat ditekan.
Situasi harga beras saat ini memperlihatkan dinamika klasik antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan masyarakat. Di satu sisi, data BPS memberi harapan dengan menurunnya tekanan inflasi secara nasional. Namun di sisi lain, angka 214 daerah yang masih menghadapi kenaikan harga menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah belum selesai.
Dengan percepatan distribusi SPHP oleh Bulog serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis harga beras bisa kembali stabil dalam waktu dekat. Meski begitu, konsistensi pelaksanaan di lapangan akan menjadi kunci untuk memastikan beras tetap terjangkau bagi masyarakat luas.
