Banjir Bandang Bali: Hutan Menyusut, Sampah Menumpuk, Risiko Bencana Mengintai
Pemerintah Provinsi Bali resmi mencabut status tanggap darurat bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah pada 9–10 September lalu. Keputusan ini berlaku mulai Rabu (17/9) setelah kondisi dinilai membaik. Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menyebut sebenarnya status darurat bisa diperpanjang, namun Gubernur Wayan Koster menilai situasi lapangan sudah terkendali.
Dalam sepekan masa tanggap darurat, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 18 jenazah korban banjir di Denpasar, Jembrana, dan Gianyar. Meski demikian, masih ada tiga korban hilang di Kabupaten Badung yang hingga kini masih dicari. Sementara pencarian satu korban hilang di Denpasar telah dihentikan.
Tutupan Hutan Tinggal 3 Persen
Banjir bandang ini membuka mata banyak pihak soal kerentanan lingkungan di Bali. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung yang membentang seluas 49.500 hektare kini hanya menyisakan sekitar 1.500 hektare hutan alami. Dengan kata lain, tutupan hutannya tinggal 3 persen.
Menurut Hanif, kawasan hilir DAS Ayung yang meliputi Denpasar, Badung, dan Gianyar semakin padat akibat aktivitas pariwisata. “Penduduknya tidak banyak, tetapi turisnya sangat banyak,” ujarnya. Deforestasi membuat daya serap air berkurang drastis sehingga hujan lebat langsung mengalir ke hilir dan memicu banjir.
Drainase Tertutup Sampah
Selain minimnya tutupan hutan, masalah sampah menjadi faktor yang memperparah bencana. Hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kabupaten/kota, termasuk Bali, masih di bawah 15 persen. Akibatnya, selokan, drainase, dan sungai dipenuhi timbunan sampah.
“Semua selokan dan sungai tertutup sampah,” kata Hanif. Indonesia sendiri memproduksi sekitar 143.000 ton sampah per hari, dengan porsi sampah makanan mencapai 40–50 persen. Kondisi ini membuat proses pengelolaan semakin rumit dan membutuhkan perubahan pola konsumsi masyarakat, selain solusi teknologi.
Ancaman Banjir Susulan
Meskipun status darurat bencana telah dicabut, BPBD Bali tetap mengimbau warga agar waspada. Ancaman cuaca ekstrem berpotensi menimbulkan banjir susulan, terlebih dengan kondisi DAS yang kritis dan sistem pengelolaan sampah yang belum tertangani dengan baik.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa bencana hidrometeorologi di Bali bukan hanya persoalan alam, melainkan juga akibat aktivitas manusia. Menyusutnya hutan, meningkatnya tekanan pariwisata, dan buruknya tata kelola sampah saling berkelindan memperbesar risiko.
Jalan Panjang Pemulihan
Pengalaman pahit banjir bandang kali ini menegaskan perlunya langkah serius untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Rehabilitasi hutan, perbaikan drainase, hingga reformasi sistem pengelolaan sampah menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah maupun pusat.
Lebih dari itu, kesadaran masyarakat juga memegang peran penting. Tanpa perubahan perilaku dalam membuang dan mengurangi sampah, ancaman banjir hanya tinggal menunggu waktu.
Banjir bandang Bali bukan sekadar bencana musiman, tetapi sinyal peringatan bahwa pulau yang menjadi destinasi wisata dunia sedang menghadapi masalah ekologis serius. Tanpa langkah cepat dan menyeluruh, risiko bencana bisa terus berulang di masa mendatang.
