Kekayaan Minus dan Video Kontroversial, Wahyudin Moridu Dipecat dari DPRD Gorontalo
Nama Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, mendadak jadi pusat perhatian publik. Hal ini dipicu oleh beredarnya video dirinya yang menyebut hendak “merampok uang negara” saat perjalanan dinas. Rekaman berdurasi lebih dari satu menit itu memperlihatkan Wahyudin bersama seorang perempuan di dalam mobil, dengan nada santai mengatakan akan menghabiskan dana negara dalam perjalanan ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Pernyataan tersebut sontak menuai kecaman luas. Apalagi, dalam video itu Wahyudin menyebut identitasnya secara jelas sebagai anggota DPRD. Video yang diduga diambil saat ia berada di bawah pengaruh minuman keras itu kemudian viral di media sosial, memunculkan kritik keras terhadap perilaku wakil rakyat yang dianggap tidak etis dan mencoreng institusi legislatif.
Di sisi lain, laporan kekayaan Wahyudin turut membuat publik terkejut. Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Maret 2025, Wahyudin hanya sekali melaporkan harta kekayaannya selama menjabat. Ia tercatat memiliki tanah warisan seluas 2.000 meter persegi berikut bangunan senilai Rp180 juta serta kas Rp18 juta. Namun, ia juga menanggung utang sebesar Rp200 juta. Dengan demikian, total kekayaan Wahyudin tercatat minus Rp2 juta.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya akan meneliti laporan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan kebenaran pengisian LHKPN. Ia juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar jujur serta transparan dalam melaporkan asetnya.
Kontroversi yang muncul membuat PDIP Gorontalo mengambil langkah tegas. Ketua DPD PDIP Gorontalo, La Ode Haimudin, memastikan Wahyudin diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD. Ia menegaskan keputusan itu bukan penonaktifan sementara, melainkan pemecatan penuh sesuai mekanisme partai. PDIP pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ulah kadernya yang dinilai mencoreng nama baik partai.
Pasca-pemecatan, PDIP Gorontalo kini menyiapkan proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kekosongan kursi. La Ode menekankan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh kader agar lebih menjaga etika dan perilaku sebagai pejabat publik.
Setelah videonya viral, Wahyudin akhirnya buka suara lewat akun media sosial. Ia menyampaikan permintaan maaf dan mengakui perbuatannya salah. “Apa pun yang saya lakukan di video itu tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Atas kejadian ini saya mohon maaf beribu-ribu maaf kepada seluruh rakyat Gorontalo,” tulisnya.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana perilaku seorang wakil rakyat di ruang publik bisa berdampak besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi partai dan lembaga tempat ia bernaung.
