Kasus Kuota Haji: Desakan Periksa Cak Nanto, KPK Diminta Transparan
Berita24jam - Kasus dugaan korupsi penentuan dan distribusi kuota haji 2023–2024 terus menjadi sorotan publik. Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sunanto, atau Cak Nanto, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah sekaligus eks Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) era Menteri Yaqut Cholil Qoumas.
Menurut Muslim, posisi Cak Nanto yang pernah berada di lingkar kebijakan haji membuatnya layak dimintai keterangan. Ia menekankan pentingnya pendekatan follow the money untuk menelusuri dugaan aliran dana dalam kasus ini.
KPK sebelumnya telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa aliran dana mencurigakan, termasuk potensi pencucian uang. Penyelidikan ini dipicu temuan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR terkait penambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang yang dinilai sarat kejanggalan. Sejumlah pejabat Kemenag dan pihak swasta telah diperiksa, serta dokumen keuangan penting disita.
Meski desakan pemeriksaan terhadap Cak Nanto menguat, hingga kini belum ada keterangan resmi dari KPK yang menyebutkan keterlibatannya. Pihak Sunanto juga belum memberikan tanggapan. Penetapan status hukum seseorang hanya dapat diputuskan melalui proses penyidikan transparan dan putusan pengadilan.
Kasus ini berdampak luas karena menyangkut kepercayaan umat terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Publik menanti langkah resmi KPK dan hasil kerja sama dengan PPATK untuk mengungkap aliran dana secara menyeluruh. Perkara ini menjadi ujian kredibilitas lembaga hukum Indonesia sekaligus pengingat pentingnya integritas dalam pengelolaan ibadah haji.
